DR. YK : ” Kami Tantang Pimpinan APH di Riau untuk Komit Membasmi Praktik Mafia Hukum ! “
www.riaupdate.com
PEKANBARU – Kasus ini hanyalah salah satu contoh, ” walaupun molor 27 hari tanpa alasan yang jelas dari pihak PN Pekanbaru, tak lama lagi sidang Prapid untuk mendapatkan Keadilan bagi Jumadi yang saat ini masih menderita ditahanan Polda Riau atas dugaan ketidak profesionalan, keberpihakan dan unprosedural oleh sejumlah aparat tersebut akan digelar pada (18/04/2022) di PN Pekanbaru. ” ungkap DR. Yudi Krismen memberikan keterangan.
Baca : Prapid Molor 27 Hari, Hakim PN Pekanbaru dilaporkan ke Komisi Yudisial RI
Dalam penjelasannya DR. Yudi Krismen mengatakan, ” bahwa hingga saat ini ia masih menyimpan tanda tanya besar atas apa yang kini menimpa kliennya Jumadi, ” saya heran, setiap barang bukti yang saya hadirkan dihadapan penyidik Krimum Polda Riau selalu dimentahkan, bahkan dalam waktu singkat laporan kliennya secara ajaib dihentikan oleh penyidik, dan malah berbalik kliennya yang kini ditahan, ini ada apa ?, ” ungkap Dosen Hukum Pidana tersebut.
Baca : Tegas ! Kapolri : Jika Tak Mampu Bersih Ekor, Kepalanya Saya Potong
Lebih lanjut Dosen Hukum Pidana UIR tersebut mengingatkan Pimpinan dari Aparat Penegak Hukum (APH) di Provinsi Riau, terkait tuntutan yang telah disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Riau pada Aksi 11/4 yang tumpah ruah menyuarakan jerit hati nurani masyarakat beberapa hari yang lalu, ” kami tantang Pimpinan APH di Riau untuk komit membasmi praktik Mafia Hukum ! ” ujar DR. YK mempertanyakan keseriusan penuntasan sejumlah kasus.
Baca : Aksi 11/4, Aliansi Mahasiswa Riau Sampaikan 5 Tuntutan Rakyat
DR. YK yang juga didapuk sebagai Pembina dan Penasehat di berbagai organisasi kemasyarakatan di Provinsi Riau tersebut kembali mengingatkan Pimpinan APH termasuk Lembaga Peradilan yang ada di Provinsi Riau, jika memang isu terkait praktik Mafia Hukum dan Mafia Tanah tersebut hanya isapan jempol belaka, maka tidak mungkin berbagai persoalan ketidakadilan tersebut menyulut reaksi besar dari segenap elemen masyarakat disejumlah daerah di Indonesia.
Hingga berita ini diturunkan sejumlah pimpinan Aparatur Penegak Hukum di Provinsi Riau (kasus terkait) masih belum memberikan tanggapannya, dan ada yang tertutup sehingga sulit untuk dimintai keterangan. (*thd)
