Pembiayaan IKN dengan Berhutang ? No Way, Ini Solusinya.
JAKARTA – Terlepas dari kekhawatiran apakah proyek Ibu Kota Negara baru Nusantara (IKN) ini akan terus berlanjut apabila Jokowi tak lagi menjabat sebagai Presiden, serta wacana pengunduran Pemilu yang disampaikan oleh sejumlah Parpol menuai berbagai reaksi dari sejumlah elemen Masyarakat karena dianggap melanggar konstitusi.
Senin (23/3/2022) Tim Investigasi www.riaupdate.com meminta tanggapan Heri selaku Wasekjen Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang intinya mengatakan, bahwa secara resmi PB HMI hingga hari ini masih belum menyatakan sikap, namun soal wacana sejumlah Parpol untuk mengundur waktu Pemilu sudah menjadi pembahasan hangat karena sangat kontradiktif dalam konsep bernegara akibat akan diperpanjang sepihak oleh penguasa, ungkap Heri.
Baca : Akhirnya Jokowi Buka Suara : Janji Patuhi Konstitusi
Disisi lain, soal skema pembiayaan pembangunan IKN dengan yang rencanaya akan dibangun dengan cara berhutang, menimbulkan sejumlah reaksi dari masyarakat, bahkan salah satu perusahaan Jepang SoftBank Grup akhirnya mengurungkan niat untuk terlibat dalam proyek IKN tersebut. Menyikapi hal tersebut, DR. Dian Assafri selaku Ketum KNPI bersama Samtidar Tamagola selaku Sekjen DPP KNPI menyatakan bahwa pihaknya sepakat dan setuju dengan diundangkannya IKN namun memberikan sejumlah catatan.
Lebih lanjut Samtidar Tamagola selaku Sekjen DPP KNPI mengatakan, bahwa kita ingin Ibu Kota Negara tidak jawa sentris dan dibangun dengan tidak menadahkan tangan, karena hal tersebut menyangkut dengan harga diri bangsa, jati diri bangsa. Kalau seandainya Ibu Kota dibangun dengan hutang tentu kita tidak punya marwah dimata bangsa-bangsa lainnya. Oleh karena itu kami meminta kepada Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali membangun Ibu Kota Negera dengan cara tidak berhutang, ” ungkap Tokoh Pemuda tersebut.
Baca : Rencana urun dana masyarakat untuk biayai IKN
Diakhir keterangannya Ketum DR. Dian Assafri bersama Sekjennya mengatakan, kalaupun dipaksakan untuk dibangun maka seluruh pimpinan birokrasi dari pusat hingga daerah, baik Presiden hingga Pejabat Eselon III baiknya memotong gajinya 50 % untuk membantu pembangunan IKN, karena dahulu ketika Republik ini dimerdekakan Sukarno diberi dukungan oleh para Sultan-Sultan dan para Raja-Raja memberikan sumbangsih harta kekayaan Emas dan sebagainya dalam rangka membangun Republik ini.
” Jadi kita yang hidup dizaman sekarang ini, kalau ingin Ibu Kotanya baru maka semua kita harus berpartisipasi dengan cara 50 % gajinya dipotong untuk pembangunan IKN, ” tutup Ketum dan Sekjen DPP KNPI tersebut. Nah (*thd)
