Bukti Ditambahkan, Integritas Kejari Pekanbaru dipertanyakan
www.riaupdate.com
PEKANBARU. Masih soal dugaan tindak pidana Korupsi di Sekwan DPRD Kota Pekanbaru pada tahun 2020, sebagaimana kemarin 14/1/2020 Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang didatangi oleh berbagai elemen masyarakat karena kesal laporannya tidak digubris. Ketua LP KPK Komda Riau menyatakan mengapa mantan Sekretaris DPRD Pekanbaru tersebut dapat merealisasikan anggaran puluhan miliar, bahkan nyaris mencapai 100 miliar rupiah tanpa melalui tahapan lelang ??? Dimanakah peran pengawasan dari Inspektorat atau APIP ? Lalu mengapa tidak ada temuan BPK RI perwakilan provinsi Riau ? Ada apa semua ini… ???
Baca : 97 Miliar Realisasi Anggaran 2020 di Sekretariat DPRD Pekanbaru Tanpa Proses Tender
Sekali lagi kami mohon kepada Kajari Pekanbaru, agar segera panggil dan periksa saudari BR selaku yang paling bertanggung jawab terhadap anggaran puluhan miliar yang lenyap pada tahun 2020. Ini sangat janggal dan patut untuk segera di periksa, bongkar semua ini. Kedatangan kami di Kejaksaan Negeri Pekanbaru ini bukan hanya sekedar berteriak teriak saja, namun datang dengan membawa bukti tambahan. Ini data yang valid berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang penjabaran APBD kota Pekanbaru tahun 2020, lengkap dengan kode rekening ” Ungkap Thabrani.
Pada Aksi yang dilakukan Ba’da Jum’at tersebut LIRA Pekanbaru, PMP dan sejumlah Mahasiswa menyatakan menentang segala bentuk perbuatan Korupsi di Pekanbaru, dan mendorong penegak hukum, khususnya untuk Kejaksaan Negeri Pekanbaru, agar menunjukkan kinerja nyata dalam pengungkapan dugaan korupsi besar-besaran di Sekretariat DPRD Pekanbaru tersebut dengan segera memangil dan memeriksa BR.
Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa jika Kajari Pekanbaru tidak punya nyali untuk membongkar dugaan korupsi di sekretariat DPRD Pekanbaru ini, maka dengan terpaksa kami akan minta Kajagung RI, ST Burhanuddin, untuk mengevaluasi Kajari Pekanbaru, dan meminta Kajagung dapat segera mengusut tuntas dugaan kasus korupsi terstruktur dan rapi di sekretariat DPRD Pekanbaru tahun 2020 berdasarkan data yang ada, ungkap para Aktivis Anti Rasuah.
Baca : Merasa Dicuekin, LIRA, PMP dan Mahasiswa Gelar Aksi Damai di Kejari Pekanbaru
Dalam kesempatan terpisah Praktisi Kriminolog UIR mengatakan, ” Bahwa aksi damai dari beberapa kelompok masyarakat tersebut tentunya merupakan hal baik yang membuktikan bahwa animo masyarakat terbilang tinggi untuk terlibat didalam proses kontrol sosial bagi berlangsungnya sistem pemerintahan yg bersih. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian serius dari penegak hukum terkait. Minimal masalah akan lebih terang ketika segera ditindaklanjuti, ” ungkap Munir.
Lebih lanjut Praktisi Kriminolog UIR mengatakan bahwa laporan tersebut dapat menjadi pintu masuk guna pengembangan kasus terhadap pelaku lain lain yang terlibat. Bagaimanapun kasus korupsi umumnya memiliki pola berantai. Sehingga siapapun yg terlibat didalamnya mustinya dapat terungkap untuk diminta bertanggung jawabnya. Jangan sampai sifat masif dari realita tindakan korupsi terwakili hanya kepada satu dua pelaku saja.
Terkait hal tersebut tim investigasi riaupdate.com yang sempat menanyakan tindak lanjut perihal laporan PMP kepada pihak Kejari Pekanbaru dan kapan Kejari Pekanbaru dapat memberikan keterangan resmi kepada awak media, yang bersangkutan mengatakan ” belum ada petunjuk pimpinan pak, ” Nah (*thd)
