Merasa Dicuekin, LIRA, PMP dan Mahasiswa Gelar Aksi Damai di Kejari Pekanbaru

www.riaupdate.com

PEKANBARU, Hari ini 14/1/2022 Kejaksaan Negeri Pekanbaru mendapatkan kejutan ” Aksi Damai ” dari berbagai organisasi massa dan elemen masyarakat, antara lain Pemuda Milenial Pekanbaru / PMP, Lumbung Informasi Rakyat / LIRA Kota Pekanbaru, dan berbagai elemen mahasiswa Pekanbaru yang menuntut pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan Keadilan sebagaimana laporan dari PMP yang terkesan tidak ditanggapi, padahal dalam laporan tersebut PMP sudah memberikan bukti permulaan yang cukup untuk segera melakukan proses penegakan hukum terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2020 yang waktu itu dipimpin oleh Plt. BR.

Tampak hadir dalam memberikan orasi dari Walikota LIRA Pekanbaru Sdr Sucipto, Thabrani Al Indragiri selaku Dewan Penasehat PMP dan Muhammad Ikrom dari Perwakilan Mahasiswa Pekanbaru dengan penuh semangat mengatakan untuk dapat segera memanggil saudari BR untuk dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Baca : Dugaan Korupsi sekitar Rp. 50 Milyar dilaporkan, BR masih Bungkam.

Dari berbagai kejanggalan realisasi anggaran tahun 2020 di Sekretariat DPRD Pekanbaru tersebut, para peserta Aksi Damai yang memberikan tambahan bukti lainnya kepada pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru, justru memberikan kejutan lain yaitu mengenai realisasi anggaran sebesar Rp 97 Miliar di Sekretariat DPRD Pekanbaru tahun 2020 tanpa melalui proses tender/lelang pekerjaan. Hal ini jelas melanggar ketentuan Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa di Pemerintahan.

Dalam kesempatan tersebut peserta Aksi Damai yang menyampaikan sejumlah berkas-berkas tambahan bukti laporan, yang mana sebelumnya sudah dilaporkan namun tidak kunjung mendapat respon dari pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru, diantaranya adalah kejanggalan realisasi anggaran tahun 2020 yang bertepatan situasi darurat pandemi Covid 19 bertolak belakang dengan larangan Pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan atau rapat-rapat secara tatap muka.

Yang menjadi pertanyaan adalah ” bagaimana mungkin oleh Sekretaris DPRD Pekanbaru yang waktu itu dipimpin oleh Plt BR bisa merealisasikan anggaran puluhan miliar itu ? ” Kejanggalan lainnya adalah kegiatan Penyebarluasan Informasi melalui media massa yang menelan anggaran sebesar Rp 24 miliar lebih, pertanyaannya media mana saja yang menikmati puluhan miliar itu ? apakah ada praktik persekongkolan monopoli anggaran media di DPRD Pekanbaru yang di kendalikan oleh BR ? Termasuk Penyebarluasan Informasi bersifat penyuluhan melalui pengelolaan website DPRD Pekanbaru sebesar Rp 22 miliar, dimana Informasi yang disebarkan ? Penyuluhan apa ? untuk makan minum bagaimana mungkin ada biaya makan/minum rapat-rapat sebesar miliaran rupiah disaat PSBB dan PPKM ? Siapa yang makan dan minum sebanyak itu ?, ” Ungkap Ketua LP KPK Komda Riau.

Tiba-tiba dalam kesempatan tersebut tampak hadir Feri yang menyatakan sebagai perwakilan dari Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, ia menyebutkan bahwa Kejaksaan Negeri Pekanbaru mendukung upaya Pemberantasan Korupsi dan akan segera menindak lanjuti laporan. Hingga berita ini diturunkan, BR masih belum ada tanggapan *(thd)

Bersambung….

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

ArabicEnglishIndonesian