500 Pedagang Agus Salim Teraniaya
www.riaupdate.com
PEKANBARU, Pasca bentrok pembongkaran paksa lapak kaki lima pasar Agus Salim kemarin 18/11/2021, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Pasar Sukaramai Pekanbaru Armedi mengatakan bahwa terkait rencana pembongkaran oleh pihak Pemko Pekanbaru Armedi mengakui bahwa pihaknya tidak pernah diajak musyawarah, namun tiba-tiba keluar SP 3 untuk pembongkaran. Armedi mengatakan bahwa akibat bentrok massal tersebut terdapat 2 orang korban luka-luka, beberapa orang benjol-benjol akibat terkena batu dan pukulan dan alhamdulillah kepala sibuyuang pedagang cendol yang sobek juga sudah dijahit, ungkapnya.
Armedi juga mengatakan bahwa solusi yang diberikan oleh pihak Pemko adalah dengan memindahkan pedagang ke sisi lain didaerah Agus Salim tersebut kenyataanya hanya tersedia 96 lapak dan lainnya mau dipindahkan ke Pasar Inpres. Namun Armedi berpendapat bahwa pemindahan ke pasar Inpres tersebut hanya akan menimbulkan tumpang tindih antar pedagang dan itupun tidak mencukupi karena total jumlah pedagang kita ada 500. Terkait hal tersebut beberapa kali dihubungi tim riaupdate.com mencoba untuk meminta keterangan dari Kasatpol PP Pekanbaru masih belum menjawab.
Lebih lanjut Ketua APPSI Pasar Sukaramai Pekanbaru kemudian menyayangkan alasan pembongkaran paksa oleh Pihak Pemko karena dianggap melanggar Perda bangunan liar yang tidak memiliki IMB bukanlah sebuah alasan, ” kalau dikatakan kami pedagang tidak resmi kenapa pihak Pemko melakukan pungutan retribusi untuk tiap pedagangnya sebanyak Rp. 2000,- setiap harinya ? kalau dikalikan 500 pedagang jadinya 1 juta per hari dan kalau dikalikan sebulan 30 juta dan 1 tahun 360 juta, kan ini PAD untuk Pemko ” sebut Armedi.
Menyikapi aksi pembongkaran paksa pedagang kaki lima pasar Agus Salim ketua LP KPK Riau menyayangkan pihak Pemko yang tidak bisa mengambil jalan musyawarah dahulu dengan para pedagang. Lebih lanjut Thabrani mengatakan bahwa ” ekonomi pedagang kaki lima pasar Agus Salim baru mau bangkit dari dampak Pandemi malah diperlakukan seperti ini, kawan-kawan pedagang ini hanya mau hidup bukan mau kaya, dan kami dari LP KPK Riau sudah mempunyai catatan terkait berbagai kebijakan ” menyalah ” Sdr. Walikota yang telah menimbulkan berbagai persoalan bagi masyarakat, hal ini akan segera kami sikapi, ungkapnya geram. (*thd)